ACCOUNTING, TAX AND MANAGEMENT SERVICES
PT. Alfa adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan (trading) dinamo. Berikut adalah transaksi PPN untuk PT Alfa pada bulan Mei. Catatan: Artikel ini hanya spesifik menjelaskan mengenai aspek PPN dan sepenuhnya mengabaikan aspek PPH. Artikel ini mengabaikan jurnal beban pokok penjualan. Seluruh pihak diasumsikan adalah PKP. Seluruh harga yang tertera adalah harga sebelum PPN. […]
Pedoman Jurnal Akuntansi Untuk Transaksi PPN Read More »
Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang “Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019” diundangkan pada tanggal 16 Juli 2020. Key Highlights Kami merangkum perubahan-perubahan yang terkandung dalam peraturan PMK 86/2020 dan membandingkannya dengan PMK 44/2020. Pemberian insentif dapat dinikmati sampai dengan masa pajak Desember 2020, dimulai sejak
Insentif Pajak Dalam Rangka COVID-19: Diperpanjang Sampai Desember 2020 Read More »
BPJS adalah jaminan sosial yang wajib bagi para pekerja yang terdiri dari berbagai kategori. Secara umumnya, BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan sendiri memiliki 4 komponen: Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Seluruh komponen tersebut dapat dipecah lagi: ada yang ditanggung karyawan, dan ada juga yang ditanggung
Perhitungan PPH 21 Komponen Jaminan Sosial (BPJS) Read More »
Rangkuman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 mengenai tarif PPH 21 untuk penghasilan yang diterima pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Penghasilan tersebut dikenai PPH 21 Final sesuai tarif yang telah dirangkum diatas, dengan syarat dibayarkan sekaligus, yaitu dibayarkan sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu paling lama 2
Tarif Pajak Penghasilan (PPH) 21 Untuk Uang Pesangon, Pensiun dan Jaminan Hari Tua Read More »
Rangkuman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 mengenai tiga kategori wajib pajak yang berhak atas pengembalian pendahuluan. Yaitu: Wajib Pajak Kriteria Tertentu sesuai UU KUP Pasal 17C Wajib Pajak Persyaratan Tertentu sesua UU KUP Pasal 17D Pengusaha Kena Pajak (PKP) beresiko rendah
Kategori Wajib Pajak yang Berhak Atas Pengembalian Pendahuluan (Restitusi) Pajak Read More »
Rangkuman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2019 mengenai objek dan tarif pemungutan pajak penghasilan pasal 22 untuk barang sangat mewah. Barang sangat mewah termasuk: Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi; Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya; Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari
Objek dan Tarif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Untuk Barang Sangat Mewah Read More »
Rangkuman mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 mengenai nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Di antaranya menyangkut penyerahan: Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi
Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Read More »